Hukum Tata Negara

close
PDF
DOC
PPT
PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I - Home :: Jimly ...

PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I - Home :: Jimly ...

v DARI PENERBIT Pasca perubahan UUD 1945, Ilmu Hukum Tata Negara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai perubahan ketatanegaraan mengharuskan ada-
Fri, 19 Sep 2014 12:19:00 GMT
TATA NEGARA PENGANTAR ILMU HUKUM - Home :: Jimly Asshiddiqie

TATA NEGARA PENGANTAR ILMU HUKUM - Home :: Jimly Asshiddiqie

iv PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I I Asshiddiqie, Jimly Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI Cetakan Pertama, Juli 2006
Thu, 18 Sep 2014 18:54:00 GMT
BERBAGAI ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

BERBAGAI ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

R. Kranenburg memberikan definisi Hukum Administrasi Negara dengan memperbandingkannya dengan Hukum Tata Negara, meskipun hanya sekedar perlu untuk pembagian tugas.
Tue, 16 Sep 2014 19:32:00 GMT
BAHAN AJAR Hukum Ekonomi di Indonesia - Materi Kuliah FH ...

BAHAN AJAR Hukum Ekonomi di Indonesia - Materi Kuliah FH ...

BAB I PENGANTAR HUKUM EKONOMI (Economic Law) 1. PENGANTAR UMUM HUKUM EKONOMI Pada era saat ini, istilah hukum ekonomi sudah bukan lagi merupakan
Wed, 17 Sep 2014 11:10:00 GMT
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA - Constitutional Law ...

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA - Constitutional Law ...

Pustaka Asshiddiqie, Jimly (2007) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: BIP. (hal. 807-888) Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2007) Paradigma
Sun, 14 Sep 2014 00:22:00 GMT
filsafat hukum sejarah , aliran dan pemaknaan - SAEPUDIN ...

filsafat hukum sejarah , aliran dan pemaknaan - SAEPUDIN ...

VI V sampai dengan Bab X. Buku filsafat hukum ini diharapkan dapat menstimulasi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi di bidang hukum untuk dapatber­
Wed, 17 Sep 2014 01:37:00 GMT
MAKALAH - Rizky Argama

MAKALAH - Rizky Argama

Rizky Argama Desember 2005 4 BAB II PERPAJAKAN DI INDONESIA DAN PERMASALAHAN SENGKETANYA 2.1 Dasar-dasar Hukum Perpajakan Pajak merupakan sarana reformasi negara dalam
Wed, 17 Sep 2014 02:49:00 GMT
PENGANTAR HUKUM ACARA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

PENGANTAR HUKUM ACARA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

PENGANTAR HUKUM ACARA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA R. Herlambang Perdana Wiratraman Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2 Juni 2008
Tue, 16 Sep 2014 21:20:00 GMT
PMK 93 2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang - M. Eko Agus Y ...

PMK 93 2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang - M. Eko Agus Y ...

http://ekolumajang.wordpress.com Indonesia Nomor 4313); 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Wed, 17 Sep 2014 08:11:00 GMT
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1405 ...

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1405 ...

3 Lampiran I Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1405/Menkes/SK/XI/2002 Tanggal : 19 Nopember 2002 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
Thu, 18 Sep 2014 18:54:00 GMT